Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018: Pedoman SMKP Minerba, 7 Elemen Audit & Syarat KTT / POP / POM / POU

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice) adalah kitab regulasi teknis paling komprehensif bagi seluruh industri pertambangan mineral dan batubara (Minerba) di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana teknis dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice) adalah kitab regulasi teknis paling komprehensif bagi seluruh industri pertambangan mineral dan batubara (Minerba) di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana teknis dari Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, Keputusan Menteri ini mencabut puluhan regulasi lama (termasuk Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 dan Permen ESDM No. 38 Tahun 2014) lalu menyatukan seluruh pedoman operasional pertambangan—mulai dari pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), Keselamatan Pertambangan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba, pengelolaan lingkungan, reklamasi pascatambang, hingga pembinaan kontraktor pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)—ke dalam 8 Lampiran terpadu., Keputusan Menteri ini mencabut puluhan regulasi lama (termasuk Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 dan Permen ESDM No. 38 Tahun 2014) lalu menyatukan seluruh pedoman operasional pertambangan—mulai dari pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT), Keselamatan Pertambangan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba, pengelolaan lingkungan, reklamasi pascatambang, hingga pembinaan kontraktor pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)—ke dalam 8 Lampiran terpadu.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan perusahaan jasa pertambangan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba dan melakukan audit internal penerapan SMKP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

— Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran IV

Struktur 8 Lampiran dalam Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018

Agar manajemen perusahaan tambang (pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B) maupun perusahaan kontraktor jasa pertambangan (pemegang IUJP) dapat menavigasi regulasi setebal ratusan halaman ini secara tepat, berikut adalah ruang lingkup kedelapan Lampiran Kepmen ESDM No. 1827/2018:Agar manajemen perusahaan tambang (pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B) maupun perusahaan kontraktor jasa pertambangan (pemegang IUJP) dapat menavigasi regulasi setebal ratusan halaman ini secara tepat, berikut adalah ruang lingkup kedelapan Lampiran Kepmen ESDM No. 1827/2018:

• Lampiran I — Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pengesahan KTT, PTL, KTBT, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis & PJO: Mengatur syarat kelas Kepala Teknik Tambang (KTT Kelas I, II, III, IV), Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL) pada smelter pengolahan/pemurnian, Kepala Tambang Bawah Tanah (KTBT), Penanggung Jawab Operasional (PJO) bagi kontraktor IUJP, serta kewajiban sertifikasi kompetensi Pengawas Operasional (POP, POM, POU).Lampiran I — Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pengesahan KTT, PTL, KTBT, Pengawas Operasional, Pengawas Teknis & PJO: Mengatur syarat kelas Kepala Teknik Tambang (KTT Kelas I, II, III, IV), Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL) pada smelter pengolahan/pemurnian, Kepala Tambang Bawah Tanah (KTBT), Penanggung Jawab Operasional (PJO) bagi kontraktor IUJP, serta kewajiban sertifikasi kompetensi Pengawas Operasional (POP, POM, POU).
• Lampiran II — Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan: Mengatur standar teknis eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi fasilitas tambang, geoteknik kemantapan lereng (slope stability), penambangan permukaan (surface mining), penambangan bawah tanah (underground mining), penambangan bawah air, peralatan pertambangan, serta pengolahan dan/atau pemurnian.Lampiran II — Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan: Mengatur standar teknis eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi fasilitas tambang, geoteknik kemantapan lereng (slope stability), penambangan permukaan (surface mining), penambangan bawah tanah (underground mining), penambangan bawah air, peralatan pertambangan, serta pengolahan dan/atau pemurnian.
• Lampiran III — Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan/Pemurnian Minerba: Membagi Keselamatan Pertambangan menjadi dua pilar utama: (1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan (keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja tambang) serta (2) Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan (sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan / SPIP, pengamanan instalasi, kelayakan SPIP, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan).Lampiran III — Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan/Pemurnian Minerba: Membagi Keselamatan Pertambangan menjadi dua pilar utama: (1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan (keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja tambang) serta (2) Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan (sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan / SPIP, pengamanan instalasi, kelayakan SPIP, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan).
• Lampiran IV — Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba: Menetapkan 7 elemen wajib SMKP Minerba beserta mekanisme audit internal tahunan dan audit eksternal (yang petunjuk teknis penilaiannya dijabarkan lebih lanjut dalam Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019). beserta mekanisme audit internal tahunan dan audit eksternal (yang petunjuk teknis penilaiannya dijabarkan lebih lanjut dalam Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019).
• Lampiran V s.d Lampiran VIII: Mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan (Lampiran V), Reklamasi dan Pascatambang/Pascakoperasi (Lampiran VI), Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara / Recovery Penambangan (Lampiran VII), serta Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik bagi pemegang IUJP (Lampiran VIII).Lampiran V s.d Lampiran VIII: Mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan (Lampiran V), Reklamasi dan Pascatambang/Pascakoperasi (Lampiran VI), Pengelolaan Konservasi Mineral dan Batubara / Recovery Penambangan (Lampiran VII), serta Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan yang Baik bagi pemegang IUJP (Lampiran VIII).

Tujuh Elemen Wajib SMKP Minerba (Lampiran IV Kepmen ESDM 1827/2018)

Berbeda dengan SMK3 Kemnaker (PP No. 50 Tahun 2012) yang memiliki 12 elemen, SMKP Minerba dirancang khusus sesuai karakteristik operasi pertambangan dengan siklus Plan-Do-Check-Act yang terdiri atas 7 (tujuh) Elemen Utama:Berbeda dengan SMK3 Kemnaker (PP No. 50 Tahun 2012) yang memiliki 12 elemen, SMKP Minerba dirancang khusus sesuai karakteristik operasi pertambangan dengan siklus Plan-Do-Check-Act yang terdiri atas 7 (tujuh) Elemen Utama:

• Elemen I — Kebijakan (Bobot Nilai Audit 10%): Penyusunan, penetapan, pengesahan, dan komunikasi Kebijakan Keselamatan Pertambangan oleh pimpinan tertinggi perusahaan yang memuat komitmen mematuhi regulasi, mencegah kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kejadian akibat penyakit tenaga kerja/PAK, serta pembentukan Komite Keselamatan Pertambangan.Elemen I — Kebijakan (Bobot Nilai Audit 10%): Penyusunan, penetapan, pengesahan, dan komunikasi Kebijakan Keselamatan Pertambangan oleh pimpinan tertinggi perusahaan yang memuat komitmen mematuhi regulasi, mencegah kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kejadian akibat penyakit tenaga kerja/PAK, serta pembentukan Komite Keselamatan Pertambangan.
• Elemen II — Perencanaan (Bobot Nilai Audit 15%): Meliputi penelaahan awal, Manajemen Risiko 5 tahap (komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko / IBPR, serta pemantauan), identifikasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program (TSP), serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Keselamatan Pertambangan.Elemen II — Perencanaan (Bobot Nilai Audit 15%): Meliputi penelaahan awal, Manajemen Risiko 5 tahap (komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko / IBPR, serta pemantauan), identifikasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program (TSP), serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Keselamatan Pertambangan.
• Elemen III — Organisasi dan Personel (Bobot Nilai Audit 17%): Penyusunan struktur organisasi keselamatan pertambangan, pengangkatan KTT/PTL/KTBT dan PJO, pembentukan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan yang terpisah namun bersinergi, penunjukan Pengawas Operasional (POP, POM, POU) dan Pengawas Teknis, pembentukan Tim Tanggap Darurat (Mine Rescue), seleksi dan penempatan personel, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keselamatan pertambangan.Elemen III — Organisasi dan Personel (Bobot Nilai Audit 17%): Penyusunan struktur organisasi keselamatan pertambangan, pengangkatan KTT/PTL/KTBT dan PJO, pembentukan Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO Pertambangan yang terpisah namun bersinergi, penunjukan Pengawas Operasional (POP, POM, POU) dan Pengawas Teknis, pembentukan Tim Tanggap Darurat (Mine Rescue), seleksi dan penempatan personel, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keselamatan pertambangan.
• Elemen IV — Implementasi (Bobot Nilai Audit 35% — Elemen Terbesar): Pelaksanaan pengelolaan operasional (SOP, JSA, izin kerja khusus / Permit to Work, alat pelindung diri), pengelolaan lingkungan kerja tambang (debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, ventilasi tambang bawah tanah), pengelolaan kesehatan kerja (MCU awal/berkala/khusus, pengelolaan kelelahan/fatigue operator hauling, gizi/ergonomi, pencegahan PAK), pengelolaan Keselamatan Operasi / KO Pertambangan (kelayakan dan pengujian SPIP seperti dump truck, excavator, Rom hopper, conveyor, tangki timbun BBM, bejana tekan, pesawat angkat), pengelolaan bahan peledak dan peledakan (blasting), sistem manajemen perusahaan jasa pertambangan (kontraktor IUJP), pengelolaan keadaan darurat, serta keselamatan di luar pekerjaan (off-the-job safety).), pengelolaan lingkungan kerja tambang (debu, kebisingan, getaran, pencahayaan, ventilasi tambang bawah tanah), pengelolaan kesehatan kerja (MCU awal/berkala/khusus, pengelolaan kelelahan/fatigue operator hauling, gizi/ergonomi, pencegahan PAK), pengelolaan Keselamatan Operasi / KO Pertambangan (kelayakan dan pengujian SPIP seperti dump truck, excavator, Rom hopper, conveyor, tangki timbun BBM, bejana tekan, pesawat angkat), pengelolaan bahan peledak dan peledakan (blasting), sistem manajemen perusahaan jasa pertambangan (kontraktor IUJP), pengelolaan keadaan darurat, serta keselamatan di luar pekerjaan (off-the-job safety).
• Elemen V — Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (Bobot Nilai Audit 15%): Pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan pertambangan (perhitungan Frequency Rate / FR dan Severity Rate / SR kecelakaan tambang), inspeksi keselamatan pertambangan terencana, penyelidikan kecelakaan tambang / kejadian berbahaya / PAK (dilaporkan oleh KTT kepada Kepala Inspektur Tambang / KaIT menggunakan sistem pelaporan minerba), serta pelaksanaan Audit Internal Penerapan SMKP Minerba minimal 1 kali setahun oleh auditor internal yang teregistrasi.Elemen V — Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (Bobot Nilai Audit 15%): Pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan pertambangan (perhitungan Frequency Rate / FR dan Severity Rate / SR kecelakaan tambang), inspeksi keselamatan pertambangan terencana, penyelidikan kecelakaan tambang / kejadian berbahaya / PAK (dilaporkan oleh KTT kepada Kepala Inspektur Tambang / KaIT menggunakan sistem pelaporan minerba), serta pelaksanaan Audit Internal Penerapan SMKP Minerba minimal 1 kali setahun oleh auditor internal yang teregistrasi.
• Elemen VI — Dokumentasi (Bobot Nilai Audit 3%): Penyusunan Manual SMKP Minerba, prosedur pengendalian dokumen (pembuatan, persetujuan, perubahan, penarikan dokumen usang), dan pengendalian rekaman keselamatan pertambangan.Elemen VI — Dokumentasi (Bobot Nilai Audit 3%): Penyusunan Manual SMKP Minerba, prosedur pengendalian dokumen (pembuatan, persetujuan, perubahan, penarikan dokumen usang), dan pengendalian rekaman keselamatan pertambangan.
• Elemen VII — Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja (Bobot Nilai Audit 5%): Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala oleh pimpinan tertinggi pemegang IUP/IUPK/IUJP untuk mengevaluasi kecukupan, kesesuaian, dan efektivitas penerapan SMKP serta menetapkan keputusan perbaikan berkelanjutan.Elemen VII — Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja (Bobot Nilai Audit 5%): Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala oleh pimpinan tertinggi pemegang IUP/IUPK/IUJP untuk mengevaluasi kecukupan, kesesuaian, dan efektivitas penerapan SMKP serta menetapkan keputusan perbaikan berkelanjutan.

Program Pelatihan SMKP Minerba & Sertifikasi POP, POM, POU di Sentra Pertambangan

Untuk membantu perusahaan pemegang IUP/IUPK, smelter pengolahan dan pemurnian, serta kontraktor pemegang IUJP di Untuk membantu perusahaan pemegang IUP/IUPK, smelter pengolahan dan pemurnian, serta kontraktor pemegang IUJP di Jakarta, , Balikpapan, , Samarinda, , Banjarmasin, , Morowali, , Konawe, hingga , hingga Weda Bay memenuhi kepatuhan RKAB dan audit KaIT, PENA Consultant menyelenggarakan pembinaan memenuhi kepatuhan RKAB dan audit KaIT, PENA Consultant menyelenggarakan pembinaan Pelatihan Penerapan & Audit Internal SMKP Minerba serta uji kompetensi resmi BNSP untuk serta uji kompetensi resmi BNSP untuk Pengawas Operasional Pertama (POP), , Pengawas Operasional Madya (POM), dan , dan Pengawas Operasional Utama (POU). Jelajahi juga cakupan layanan pertambangan kami di halaman . Jelajahi juga cakupan layanan pertambangan kami di halaman Pusat Solusi K3 Pertambangan & Minerba..