Di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memegang peran ganda sebagai kantor pusat administrasi ratusan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang beroperasi di Kutai Kartanegara sekaligus simpul industri hilir Sungai Mahakam—mulai dari galangan reparasi tugboat dan kapal tongkang (barge) di Sungai Kunjang serta Loa Janan, fasilitas crushing/stockpile batubara tepi sungai, Terminal Petikemas (TPK) Palaran, hingga pabrik pengolahan kayu lapis dan proyek konstruksi perkotaan.
Tantangan paling sering dihadapi departemen HRD dan HSE di Samarinda adalah membedakan rezim sertifikasi yang berlaku di wilayah izin tambang (ESDM Minerba) dengan lisensi wajib di luar wilayah tambang (Kemnaker RI). PENA Consultant membantu perusahaan dan praktisi HSE memetakan sertifikasi yang tepat melalui kelas publik daring (Live Zoom) yang ramah jadwal roster lapangan, asesmen tatap muka di TUK berlisensi yang terkonfirmasi, maupun pelatihan in-house di workshop dan camp operasional.
Pastikan rezim lisensi Anda tidak tertukar: pengawasan operasional di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di bawah Kepala Teknik Tambang (KTT) mengacu pada Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 & Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 (POP/POM/POU Minerba & SMKP), sedangkan bengkel pusat, galangan kapal, pelabuhan umum, pabrik kayu, dan proyek sipil tunduk pada UU No. 1 Tahun 1970 & PP No. 50 Tahun 2012 (Ahli K3 Umum & SIO Kemnaker RI).