Permenaker No. 2 Tahun 1992: Tata Cara Penunjukan, Kewajiban & Wewenang Ahli K3 di Perusahaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah fondasi hukum yang melahirkan profesi Ahli K3 (Safety Officer / HSE Engineer) di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana langsung dari Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, regulasi ini mengatur bahwa pengawasan kepatuhan K3 di ratusan ribu tempat kerja tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dari instansi pemerintah, sehingga Menteri Ketenagakerjaan menunjuk tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi pemerintah untuk bertindak sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) di perusahaan.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah fondasi hukum yang melahirkan profesi Ahli K3 (Safety Officer / HSE Engineer) di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana langsung dari Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, regulasi ini mengatur bahwa pengawasan kepatuhan K3 di ratusan ribu tempat kerja tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dari instansi pemerintah, sehingga Menteri Ketenagakerjaan menunjuk tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi pemerintah untuk bertindak sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) di perusahaan.

Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

— Permenaker No. PER.02/MEN/1992 Pasal 2 Ayat (1)

Kriteria Tempat Kerja yang Wajib Memiliki Ahli K3 (Pasal 2 Ayat 2)

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Permenaker No. PER.02/MEN/1992 (yang saling mengunci dengan kewajiban pembentukan P2K3 pada Permenaker No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 dan Pasal 3), suatu perusahaan wajib menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ahli K3 yang memegang Surat Keputusan Penunjukan (SKP) aktif apabila memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut:Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Permenaker No. PER.02/MEN/1992 (yang saling mengunci dengan kewajiban pembentukan P2K3 pada Permenaker No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 dan Pasal 3), suatu perusahaan wajib menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ahli K3 yang memegang Surat Keputusan Penunjukan (SKP) aktif apabila memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut:

• 1. Mempekerjakan Tenaga Kerja ≥ 100 Orang (Pasal 2 Ayat 2 Huruf a): Setiap tempat kerja di mana pengurus mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih—tanpa memandang jenis industrinya, baik pabrik manufaktur, perkantoran, rumah sakit, perhotelan, maupun ritel—wajib memiliki Ahli K3 Umum dan membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) di mana posisi Sekretaris P2K3 wajib dijabat oleh Ahli K3 tersebut.1. Mempekerjakan Tenaga Kerja ≥ 100 Orang (Pasal 2 Ayat 2 Huruf a): Setiap tempat kerja di mana pengurus mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 (seratus) orang atau lebih—tanpa memandang jenis industrinya, baik pabrik manufaktur, perkantoran, rumah sakit, perhotelan, maupun ritel—wajib memiliki Ahli K3 Umum dan membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) di mana posisi Sekretaris P2K3 wajib dijabat oleh Ahli K3 tersebut.
• 2. Mempekerjakan < 100 Orang Namun Memiliki Risiko Bahaya Tinggi (Pasal 2 Ayat 2 Huruf b): Suatu tempat kerja yang mempekerjakan kurang dari 100 orang tenaga kerja, akan tetapi menggunakan bahan, proses, alat, dan/atau instalasi yang besar risikonya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (seperti pabrik/gudang bahan kimia mudah terbakar/meledak, instalasi ketel uap/bejana tekan, proyek konstruksi, pertambangan, galangan kapal, atau instalasi listrik tegangan tinggi) tetap wajib memiliki Ahli K3.2. Mempekerjakan < 100 Orang Namun Memiliki Risiko Bahaya Tinggi (Pasal 2 Ayat 2 Huruf b): Suatu tempat kerja yang mempekerjakan kurang dari 100 orang tenaga kerja, akan tetapi menggunakan bahan, proses, alat, dan/atau instalasi yang besar risikonya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (seperti pabrik/gudang bahan kimia mudah terbakar/meledak, instalasi ketel uap/bejana tekan, proyek konstruksi, pertambangan, galangan kapal, atau instalasi listrik tegangan tinggi) tetap wajib memiliki Ahli K3.
• 3. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja / PJK3 (Pasal 2 Ayat 1): Setiap badan usaha yang memberikan jasa di bidang K3 (jasa riksa uji, jasa pembinaan/pelatihan, jasa konsultasi K3, jasa fabrikasi/reparasi teknik, atau jasa pemeriksaan lingkungan kerja/kesehatan) wajib mempekerjakan Ahli K3 Umum dan/atau Ahli K3 Spesialis sesuai bidang layanannya., jasa pembinaan/pelatihan, jasa konsultasi K3, jasa fabrikasi/reparasi teknik, atau jasa pemeriksaan lingkungan kerja/kesehatan) wajib mempekerjakan Ahli K3 Umum dan/atau Ahli K3 Spesialis sesuai bidang layanannya.

Perbedaan Sertifikat Calon Ahli K3 vs SKP & Kartu Kewenangan Ahli K3 (Pasal 3 & Pasal 4)

Dalam praktik audit SMK3 maupun pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja, masih banyak manajemen HRD yang belum membedakan antara Sertifikat Calon Ahli K3 dengan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3:Dalam praktik audit SMK3 maupun pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja, masih banyak manajemen HRD yang belum membedakan antara Sertifikat Calon Ahli K3 dengan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3:

• Sertifikat Pembinaan Calon Ahli K3 Umum: Adalah tanda bukti kelulusan setelah seseorang menyelesaikan pembinaan selama 12 hari kerja (120 Jam Pelajaran). Sertifikat ini melekat pada individu (dapat diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir / fresh graduate D3/S1 maupun karyawan perusahaan) dan berlaku seumur hidup sebagai bukti telah lulus pendidikan Calon Ahli K3.Sertifikat Pembinaan Calon Ahli K3 Umum: Adalah tanda bukti kelulusan setelah seseorang menyelesaikan pembinaan selama 12 hari kerja (120 Jam Pelajaran). Sertifikat ini melekat pada individu (dapat diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir / fresh graduate D3/S1 maupun karyawan perusahaan) dan berlaku seumur hidup sebagai bukti telah lulus pendidikan Calon Ahli K3.
• Surat Keputusan Penunjukan (SKP) & Kartu Tanda Kewenangan (Lisensi) Ahli K3: Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker No. 2 Tahun 1992, untuk dapat menjalankan wewenang hukum sebagai Ahli K3 di tempat kerja, pimpinan/pengurus perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan (melalui sistem TemanK3) dengan melampirkan Sertifikat Calon Ahli K3, Ijazah minimal D3/S1, CV, surat keterangan sehat, serta bukti bekerja penuh (full-time) di perusahaan tersebut (SK Pengangkatan Karyawan & Kartu BPJS Ketenagakerjaan).Surat Keputusan Penunjukan (SKP) & Kartu Tanda Kewenangan (Lisensi) Ahli K3: Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Permenaker No. 2 Tahun 1992, untuk dapat menjalankan wewenang hukum sebagai Ahli K3 di tempat kerja, pimpinan/pengurus perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan (melalui sistem TemanK3) dengan melampirkan Sertifikat Calon Ahli K3, Ijazah minimal D3/S1, CV, surat keterangan sehat, serta bukti bekerja penuh (full-time) di perusahaan tersebut (SK Pengangkatan Karyawan & Kartu BPJS Ketenagakerjaan).

Kewajiban dan Wewenang Hukum Ahli K3 di Tempat Kerja (Pasal 9 & Pasal 10)

Permenaker No. 2 Tahun 1992 memberikan landasan hukum yang sangat kuat bagi seorang Ahli K3 untuk menegakkan keselamatan kerja di internal perusahaan:Permenaker No. 2 Tahun 1992 memberikan landasan hukum yang sangat kuat bagi seorang Ahli K3 untuk menegakkan keselamatan kerja di internal perusahaan:

• Kewajiban Ahli K3 (Pasal 9 Ayat 1): (a) Mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya; (b) Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugasnya (untuk Ahli K3 di tempat kerja dilaporkan setiap 3 bulan sekali bersama laporan P2K3 ke Disnaker Provinsi, sedangkan untuk Ahli K3 di PJK3 dilaporkan setiap selesai melakukan kegiatan riksa uji/jasa); serta (c) Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubung dengan jabatannya.Kewajiban Ahli K3 (Pasal 9 Ayat 1): (a) Mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya; (b) Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugasnya (untuk Ahli K3 di tempat kerja dilaporkan setiap 3 bulan sekali bersama laporan P2K3 ke Disnaker Provinsi, sedangkan untuk Ahli K3 di PJK3 dilaporkan setiap selesai melakukan kegiatan riksa uji/jasa); serta (c) Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat berhubung dengan jabatannya.
• Wewenang Hukum Ahli K3 (Pasal 10 Ayat 1): Seorang Ahli K3 berwenang untuk: (a) Memasuki semua tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya; (b) Meminta keterangan dan/atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya; dan (c) Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 yang meliputi keadaan dan fasilitas tenaga kerja, keadaan mesin/pesawat/alat kerja/instalasi/peralatan, penanganan bahan-bahan, proses produksi, sifat pekerjaan, cara kerja, dan lingkungan kerja.Wewenang Hukum Ahli K3 (Pasal 10 Ayat 1): Seorang Ahli K3 berwenang untuk: (a) Memasuki semua tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya; (b) Meminta keterangan dan/atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya; dan (c) Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3 yang meliputi keadaan dan fasilitas tenaga kerja, keadaan mesin/pesawat/alat kerja/instalasi/peralatan, penanganan bahan-bahan, proses produksi, sifat pekerjaan, cara kerja, dan lingkungan kerja.

Bagi perusahaan di Bagi perusahaan di Jakarta, , Cikarang, , Karawang, , Bandung, , Semarang, , Surabaya, dan , dan Balikpapan yang ingin menunjuk Ahli K3 baru, silakan lihat rincian yang ingin menunjuk Ahli K3 baru, silakan lihat rincian syarat dan biaya pelatihan Ahli K3 Umum terbaru serta jadwal batch di halaman serta jadwal batch di halaman Pelatihan Sertifikasi Ahli K3 Umum Kemnaker RI. Apabila SKP Ahli K3 di perusahaan Anda telah habis masa berlaku 3 tahunnya atau baru pindah dari perusahaan lama, gunakan layanan . Apabila SKP Ahli K3 di perusahaan Anda telah habis masa berlaku 3 tahunnya atau baru pindah dari perusahaan lama, gunakan layanan Jasa Perpanjangan & Mutasi SKP / Lisensi Ahli K3..